Melihat banyaknya kasus PPIU yang tidak amanah dalam menjalankan ibadah umrah maka dengan tegas saat ini menteri agama lebih jeli dan memperketat peraturan dan sistem yang akan dijalankan. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan bahwa kedepannya akan berlaku sistem aplikasi berbasis elektronik untuk mengawasi penyelenggaran ibadah umrah dan haji khusus, sistem tersebut bernama SIPATUH atau sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus. Diharapkan sistem itu nantinya akan memperketat pengawasan dan pelayanan penyelenggara perjalanan Ibadah umrah (PPIU) atau biro travel kepada Jamaah.

SIPATUH merupakan sistem berbasis aplikasi yang mewajibkan bagi PPIU untuk melakukan proses login dan mulai mengaktifkan sistem dengan mengubah username dan password maka dengan itu PPIU sudah dianggap mentaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh Kementrian Agama. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya pendaftaran jamaah umrah, paket perjalanan, yang ditawarkan PPIU ( Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), harga paket, pemantauan penyedia tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi.

Selain itu, SIPATUH memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan kedutaan Besar Arab Saudi, validasi identitas jamaah yang terintegrasi dengan Dukcapil, serta pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui SIPATUH Jamaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan, maka dari itu proses akhir dari pendaftaran umrah ini adalah didapatkannya nomor registrasi umrah atau bisa dikenal sebagai nomor porsi apabila kita merajuk pada sistem yang sudah berlaku lebih dulu untuk sistem Ibadah Haji di Indonesia. Melalui nomor registrasi ini maka jamaah bisa melakukan pemantauan secara langsung mulai dari maskapai penerbangan, tanggal penerbangan, hotel yang digunakan selama melakukan ibadah, termasuk sejauh mana proses visa anda berjalan. Program SIPATUH sendiri memiliki sistem ketat dimana jamaah yang sudah melakukan pembayaran lunas untuk umrah maka harus diberangkatan dengan segera atau maksimal memiliki masa tunggu selama 3 bulan, dan masa tunggu selama 6 bulan berlaku sejak melakukan proses pendaftaran.

Dengan di berlakukannya sistem baru untuk pelayanan umrah di Indonesia ini maka diharapkan tidak ada lagi PPIU “nakal” yang tidak menjalankan sesuai dengan sistem dan sistem operasional yang sudah diberlakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia.