PT. Panglima Ekspres merupakan member group dari PT. Linda Jaya yang berada di Jl. Ngagel Jaya no 30 Surabaya. PT. Panglima Ekspres berdiri sejak 1990 yang didirikan oleh Hj. Irma Fatrijani, S.E.

PT. Linda Jaya mulai bekerja sama dengan PT. Panglima Ekspres sejak keberangkatan umrah awal tahun Hijriah atau bertepatan pada 28 Oktober 2018 kemarin. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan PT. Linda Jaya dan PT. Panglima Ekspres dapat semakin maju dalam industri pariwisata dan dapat memegang amanah dalam melayani keberangkatan Umrah dan Haji Khusus.

 

 

 

PT. Panglima Ekspres sudah memberangkatkan lebih dari 1000 jamaah setiap tahunnya. Dengan digandengnya PT. Panglima Ekspres dibagian umrah dan haji khusus menjadi langkah awal yang bagus ditahun pertama Hijriah untuk PT. Linda Jaya.

Editor : Fitri Dya

Innalilahiwainnailaihi rajjiun’

Pimpinan dan segenap staff Linda Jaya Group mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 Penerbangan Cengkareng menuju Pangkalpinang.

Pesawat yang mengangkut 189 penumpang, pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 dikabarkan hilang kontak dan jatuh pada pukul 06.33 WIB diperairan Tanjung Karawang.

Kami bersama yang berduka

#lionairjt610 #berduka #lionair

PhotoGrid_1540810247859

Melihat banyaknya kasus PPIU yang tidak amanah dalam menjalankan ibadah umrah maka dengan tegas saat ini menteri agama lebih jeli dan memperketat peraturan dan sistem yang akan dijalankan. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan bahwa kedepannya akan berlaku sistem aplikasi berbasis elektronik untuk mengawasi penyelenggaran ibadah umrah dan haji khusus, sistem tersebut bernama SIPATUH atau sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus. Diharapkan sistem itu nantinya akan memperketat pengawasan dan pelayanan penyelenggara perjalanan Ibadah umrah (PPIU) atau biro travel kepada Jamaah.

SIPATUH merupakan sistem berbasis aplikasi yang mewajibkan bagi PPIU untuk melakukan proses login dan mulai mengaktifkan sistem dengan mengubah username dan password maka dengan itu PPIU sudah dianggap mentaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh Kementrian Agama. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya pendaftaran jamaah umrah, paket perjalanan, yang ditawarkan PPIU ( Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), harga paket, pemantauan penyedia tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi.

Selain itu, SIPATUH memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan kedutaan Besar Arab Saudi, validasi identitas jamaah yang terintegrasi dengan Dukcapil, serta pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui SIPATUH Jamaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan, maka dari itu proses akhir dari pendaftaran umrah ini adalah didapatkannya nomor registrasi umrah atau bisa dikenal sebagai nomor porsi apabila kita merajuk pada sistem yang sudah berlaku lebih dulu untuk sistem Ibadah Haji di Indonesia. Melalui nomor registrasi ini maka jamaah bisa melakukan pemantauan secara langsung mulai dari maskapai penerbangan, tanggal penerbangan, hotel yang digunakan selama melakukan ibadah, termasuk sejauh mana proses visa anda berjalan. Program SIPATUH sendiri memiliki sistem ketat dimana jamaah yang sudah melakukan pembayaran lunas untuk umrah maka harus diberangkatan dengan segera atau maksimal memiliki masa tunggu selama 3 bulan, dan masa tunggu selama 6 bulan berlaku sejak melakukan proses pendaftaran.

Dengan di berlakukannya sistem baru untuk pelayanan umrah di Indonesia ini maka diharapkan tidak ada lagi PPIU “nakal” yang tidak menjalankan sesuai dengan sistem dan sistem operasional yang sudah diberlakukan secara bersama-sama dan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pihak Kerajaan Arab Saudi menerapkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) sebesar 5% pada awal 2018. Pajak ini berlaku bagi masyarakat Saudi serta internasional yang melakukan transaksi barang dan jasa di negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Oleh karenanya, jumlah ini juga berdampak pada harga barang jasa di Indonesia, salah satunya biaya haji dan umroh.

Menag menyebutkan bahwa berlakunya pajak ini akan mempengaruhi kenaikan biaya haji umrah. Mengutip Kompas, Kemenag sedang mendalami seluruh komponen biaya perjalanan ibadah haji 2018 yang akan disampaikan ke Komisi VIII DPR untuk dibahas bersama. Pihaknya juga berharap jika pajak 5% tersebut tidak berselisih jauh dengan kenaikan biaya di Indonesia.

Para calon jamaah yang sudah terdaftar akan berangkat menjalankan ibadah umrah, diwajibkan melakukan vaksin meningitis setidaknya 2 minggu sebelum keberangkatan. Vaksin meningitis ini dilakukan di tempat khusus, yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang tersedia di beberapa kota di Indonesia.

Namun, kendala utama yang sering dihadapi oleh calon jamaah adalah antrian yang panjang dan harus datang pagi agar dapat nomor antrian. Padahal Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya melayani 5 jam dalam sehari, yaitu mulai pukul 08.00 – 13.00. Hingga akhirnya, pihak KKP mengeluarkan terobosan baru dengan memberlakukan sistem pendaftasan vaksinasi meningitis online. Keuntungan dari sistem online ini adalah, para calon jamaah akan menperoleh nomor antrian dan dapat langsung menunggu untuk divaksin.

Paspor merupakan komponen penting sebelum Anda memutuskan berangkat menjalankan ibadah umrah atau menunaikan ibadah haji di Baitullah. Meskipun seluruh proses keberangkatan sudah diatur seluruhnya oleh agen travel pilihan Anda, Anda tetap bisa mengurus permohonan paspor sendiri di kantor imigrasi. Namun demikian, bantuan agen travel yang mengurus perjalanan ibadah umrah Anda masih tetap dibutuhkan dalam proses pembuatan paspor ini untuk menegeluarkan surat rekomendasi kepada calon jamaahnya.

Menurut survey, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di Dunia, mayoritas umatnya yang beragama muslim menjadikan Indonesia sebagai penyumbang jamaah terbanyak apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dapat dikatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan erat dengan Arab Saudi dalam menjalankan kegiatan peribadatan, fakta tersebut dilengkapi dengan data terbaru saat ini bahwa kuota yang diberikan oleh Arab Saudi untuk negara Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun hal ini berbeda dengan peraturan baru yang akhirnya diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi mengenai tambahan biaya visa bagi calon jamaah umrah sejak 1439 Hijiriyah. Hal ini dipicu karena kondisi dari cadangan devisa dari negara tersebut yang mengalami penurunan setiap tahunnya, maka dari itu Raja Arab Saudi akhirnya memberikan keputusan bahwa akan diberikan tambahan biaya kepada calon jamaah umrah yang berencana menjalankan ibadah umrah.

Ibadah umrah dan haji harus dipersiapkan secara matang baik mental maupun finansial. Selain itu, persiapan fisik para calon jamaah umrah dan haji juga harus diperhatikan. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi yang dianjurkan salah satunya yaitu, vaksinasi meningitis.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi mewajibkan calon jemaah internasional (bagi umrah dan haji) melakukan vaksinasi ini agar mengurangi risiko tertular meningitis meningokokus, infeksi yang menyebabkan peradangan pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Selain memberi perlindungan bagi calon jamaah, vaksin ini juga menjadi syarat untuk mengurus visa umrah dan haji.

Para calon jamaah yang akan pergi menunaikan ibadah di Tanah Suci, setidaknya pernah melakukan vaksinasi meningitis maksimal 3 tahun setelah vaksin diberikan.